Wabup Kuansing Minta PT CRS Lengkapi Seluruh Perizinan, PT CRS Komit Melengkapinya

Kuantan Singingi, Riau - Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau memang sangat berpeluang untuk berinvestasi, baik bidang perkebunan kelapa sawit beserta pabrik kelapa sawit (PKS), maupun untuk perkebunan karet dan sebagainya.

Diperkirakan lebih dari 20 perusahaan besar yang beroperasi, untuk melakukan investasi di Kuansing. Namun masih banyak juga dan bahkan dari perusahaan tersebut, yang belum melengkapi perizinan.

Baca juga: Wabup Kuansing Bertekad, Akan Optimalkan Peningkatan PAD

Wakil Bupati Drs H Suhardiman Amby meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Kuantan Singingi, untuk dapat melengkapi seluruh perizinan. Perizinan tersebut antara lain yaitu Amdal Lalu lintas, Pajak PBB, IMB,  SPDB,  Sumber Bahan Baku,  Kawasan Hutan maupun  Air Bawah Tanah.

Untuk itu, Wabup meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pengecekan ke lapangan. " Ini perlu di kontrol, karena pajak sebagai sumber pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, " Ungkapnya saat menggelar Rapat Koordinasi bersama Instansi Terkait dengan PT Citra Riau Sarana (CRS), bertempat di Ruang Multimedia Kantor Bupati, Kamis (15/7).

Baca juga: UMKM Kuansing Kesulitan Modal, Kopdagrin Paparkan Saat Gathering Ekosistem Desa

Oleh karena itu, katanya, seluruh perusahaan yang hendak berinvestasi di Kuansing ini, harus legal dan saling menguntungkan semua pihak. "Untuk itu, diminta kepada perusahaan untuk segera melengkapi perizinannya, " Ujarnya.

Ditambahkan Wabup, semua perusahaan harus memiliki legalitas lengkap, termasuk Amdal Lalin, jika belum memiliki itu, Pemda siap untuk  membantu dan memberikan berbagai kemudahan pelayanan. Sebab, Pemda ingin tahu juga kelengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, berkaitan dengan hitungan pembayaran pajak. " Ini agar pihak perusahaan menyampaikan keterangan lengkap pada pertemuan berikutnya, " Tegasnya.

Baca juga: Terkait HGU Perusahaan, Agar Desa Tidak Beri Izin Perpanjangan

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kuansing, Erdiansyah S Sos mengatakan jika ada pelanggaran maka Satpol PP Kuansing siap bersama personil untuk turun ke lapangan, dalam menegakkan aturan. " Untuk itu, Mari bekerja sama, PT CRS harus taat hukum, izin yang belum lengkap segera diurus, " Ujarnya.

Sebab, Katanya, Dalam berinvestasi, PT CRS mestinya taat aturan, tujuannya agar beroperasi aman, karena ada beberapa item yang harus secepatnya dilengkapi sesuai aturan berinvestasi di Kuansing. 

Baca juga: PT CRS Serahkan 3.361 Sertifikat Lahan ke KUD Langgeng

Berdasarkan data dan hasil pertemuan bersama antara Perusahaan PT CRS dengan Pemkab Kuansing, ternyata masih ditemukan sejumlah izin belum dikantongi oleh pihak perusahaan.

Terkhusus IMB, perbaikan Limbah, AMDAL, Laporan pajak, Luas areal HGU  yang masih ada dugaan melebih izin yang dikantongi, termasuk belum adanya program CSR dan pemenuhan kewajiban pola KKPA. Jika ini terabaikan, maka aturan penegakkan hukum akan dilaksanakan. "Satpol PP Siap melakukan eksekusi, berpedoman pada aturan yang ada, " tegasnya.

Baca juga: Gubernur Riau Disambut Anak SD Air Buluh, Saat Meninjau Budidaya Jernang

Pemkab Kuansing, akan melayani dengan baik kepada siapa saja yang berinvestasi dengan mengikuti aturan. Namun jika tidak taat aturan, justru akan menimbulkan polemik di Kuansing.

Sementara pihak Manejemen PT Citra Riau Sarana (PT CRS) melalui Humas Erwin menyebutkan akan segera melengkapi seluruh kekurangan izin operasional kebun kelapa sawit dan PKS. Baik izin IMB, Amdal Lalin, dan lainya sesuai dengan temuan dari Pemkab Kuansing tersebut. "Semua kelengkapan akan kami urus, mohon dukungannya, " Ujarnya.

Semua saran dan arahan, akan segera dilengkapi, sebagaimana sesuai aturan yang ada. Namun pada saat pertemuan, karena Direktur PT CRS tidak hadir maka semua utusan tidak bisa mengambil kebijakan. "Apa yang menjadi kesimpulan, akan disampaikan pada pimpinan, " Tuturnya. (Replizar)*****